Sandiaga Usung Konsep Sister Kampung

Liputan Harian Berita – Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan program Sister Kampung untuk wilayah permukiman kumuh di Jakarta. Program ini merupakan hasil diskusi antara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sandiaga menjelaskan, konsep dari Sister Kampung hampir mirip dengan sister city. “Sister Kampung ini masih dalam tahap penjajakan. Ini di Jakarta dulu,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Selasa (24-10-2017).

Dia mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti akan dimulai dari setiap RW di Ibu Kota, yakni kampung-kampung yang telah maju akan bekerja sama dengan kampung yang masih tertinggal. Sehingga kampung yang sudah maju dalam pengelolaan sampah dapat membantu perekonomian di kampung yang belum beruntung.

“Contoh kecamatan yang sudah maju Kebayoran, ada yang maju dalam mengelola sampah. Kemajuan ekonominya bisa menarik RW di Kecamatan Tambora,” ujar Sandiaga. Lanjut dia, dalam pelaksanaannya nanti dapat berbentuk kerja sama corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk kemitraan.

“Tapi sekali lagi ini bentuk partisipatif kolaboratif. Jadi kemampuan mereka untuk menciptakan inovasi dibantu,” tutur Sandiaga. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan akan merealisasikan program tersebut. Tugas Paling Berat. Selain itu, Sandiaga menilai target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi Pemprov DKI Jakarta di 2017 sangat berat. Sebab, selama empat tahun Ibu Kota Jakarta hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).

“Ini mahaberat, karena Jakarta tidak pernah WTP. Saya ditugaskan untuk memimpin proses ini,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24-10-2017). Sandi akan melakukan perbaikan sistem setiap pekan. Ia juga memprioritaskan perbaikan pencatatan aset. Selain itu, 6 ribu temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti satu per satu. Sandi berjanji membuka semua tahapan pada publik. “Saya akan buka secara transparan road to WTP. Capaiannya itu seperti dari aset, dari temuan,” ujar dia.

Sandiaga meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus dalam pencatatan aset ada. Harapannya, kata dia, pencapaian akan opini WTP dapat terealisasi. “Saya pastikan semua SKPD betul-betul berikan atensi khusus mengenai WTP,” jelas Sandi.

Ahmad Dhani Jadi Tersangka Cuitan Sarkastis

Liputan Harian Berita – Musisi yang juga politikus Gerindra, Ahmad Dhani, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cuitan sarkastis di akun Twitter-nya. Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan.

“Iya betul (Ahmad Dhani jadi tersangka) di Polres Jaksel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (28/11/2017).

Kasus ini berawal ketika Ahmad Dhani dilaporkan relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (BTP Network) gara-gara cuitan sarkastis di akun Twitter-nya. Dalam cuitannya, Dhani menyebut siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi. Atas laporan itu, Dhani menegaskan cuitannya tak mempunyai nilai ujaran kebencian. Dia lantas mengibaratkan kebencian terhadap pendukung pengedar narkoba dengan pendukung penista agama.

“Misalnya siapa saja pendukung para pengedar narkoba wajib digantung, misalnya. Itu kan ujaran kebencian kepada pengedar narkoba dan pendukungnya. Saya rasa menempatkan ujaran kebencian pada tweet saya agak salah ya. Karena saya benci kepada penista agama dan pendukungnya,” ujar Dhani, 10 Oktober 2017.

Jokowi-Prabowo Bisa Head to Head di Pilpres 2019

Liputan Harian Berita – Lembaga survei Poltracking Indonesia mengerucutkan dua nama untuk calon presiden (Capres) 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hasil elektablitas menunjukkan, Jokowi mendulang raihan angka 53,2 persen, sementara Prabowo 33,0 persen. Dengan gap 20,2 persen. “Ini artinya, peluang terjadi head to head besar, karena hanya mereka yang mendapat hasil persentase dua digit,” kata Direktur Eksekuitif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di Hotel Saripan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Hanta menjelaskan, alasan hampir pastinya terjadi head to head dikarenakan Jokowi nyaris pasti dicalonkan kembali sebagai presiden. Lalu, Gerindra masih sekuat tenaga mendorong poros Prabowo, lantaran sosoknya yang memberi elektroal tinggi terhadap partai. Di samping itu, munculnya nama kandidat lain seperti Agus Harimurthi Yudhono, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan, dinilai belum mumpuni.

“Persentase survei mereka memang ditempat ketiga, empat, dan lima. Tapi hanya 3,6 persen untuk Agus, 3,2 persen untuk Gatot, dan 2,8 persen untuk Anies,” dia memaparkan. Survei Poltracking dilakukan pada periode 8-15 November 2017 dengan sample 2.400 responden. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of Error diketahui kurang lebih 2 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya akan mencalonkan kembali ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Muzani seusai acara makan malam dengan Prabowo sekaligus acara pertemuan dengan para relawan Roemah Djoeang dan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV No 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 9 Januari 2017.

“Sekali lagi, tentang calon presiden, insya Allah kami akan kembali mencalonkan Beliau (Prabowo Subianto) sebagai presiden, calon presiden 2019,” tegas Muzani. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga sempat menyatakan mayoritas kader Gerindra menginginkan Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Anggaran Kolam DPRD Dicoret

Liputan Harian Berita – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merasa lega karena usul anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta dicoret. Dia mengapresiasi kinerja semua pihak yang membantu, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

“Kita patut apresiasi Pak Pras dan berkat keras kalian. Jadi kalian yang kerja keras, dari masyarakat juga memelototi, ya itu uang milik rakyat, ya alhamdulillah,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27-11-2017).

Sandiaga kembali mengingatkan penganggaran proyek kolam ikan itu terjadi sebelum dia dan Anies Baswedan dilantik menjadi Wagub dan Gubernur. Untuk lebih jelas, Sandiaga meminta pihak Sekretaris DPRD Muhammad Yuliadi yang menjelaskan. Ini terjadinya sebelum saya, ya. Jadi sebelum Pak Anies dan saya. Mungkin bisa diklarifikasi ke Pak Sekwan, ucap Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat antara Banggar DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, disepakati anggaran proyek kolam ikan dihapus. Namun keputusan itu belum resmi karena harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Dewan Yuliadi mengatakan anggaran tersebut diajukan oleh beberapa anggota DPRD. Namun dia tidak mau mengungkapkan nama-namanya.

“Ya memang teman-teman anggota minta supaya itu diperbaiki,” terang Yuliadi di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sore tadi. Penganggaran proyek kolam DPRD DKI Jakarta menjadi polemik karena anggaran tersebut sudah diajukan dalam RAPBD 2017. Namun, pada akhirnya pihak Kemendagri mencoret nomenklatur proyek tersebut.

Soal Anggaran Kolam Anggota Dewan Ada yang Minta

Liputan Harian Berita – Sekretariat Dewan menganggarkan renovasi kolam sebesar Rp 620 juta. Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan usulan tersebut berasal dari beberapa anggota DPRD DKI. Ya memang teman-teman anggota minta supaya itu diperbaiki,” kata Yuliadi di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27-11-2017).

Yuliadi enggan membeberkan nama anggota Dewan yang mengusulkan anggaran kolam tersebut. Dia menjelaskan memang penganggaran kelengkapan di gedung DPRD harus melalui dirinya. Kita harus ngajuin dari SKPD, SKPD kan Sekwan, Sekwan kan saya. Kan memang kita harus pengajuan,” terangnya.

Yuliadi tidak mempermasalahkan bila nantinya anggaran tersebut benar-benar dicoret. “Ya nanti kalau harus dicoret kita coret, ya nanti kita delete. Sistemnya dibuka dulu. Kalau sudah online kita delete,” ujarnya.

Sebelumnya, rapat Badan Anggaran (Banggar) mengungkapkan bahwa yang mengusulkan pengajuan anggaran kolam ikan dan air mancur adalah Sekretaris Dewan (Sekwan). Hal tersebut terungkap saat Kepala Bappeda Tuty Kusumawati membuka kembali sistem e-budgeting. Dalam sistem terungkap anggaran tersebut sudah diusulkan sejak April 2017 oleh Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi.

“Ini diinput atas nama Muhammad Yuliadi, ini ada histori inputnya,” kata Tuty dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Anies Minta 73 Anggota, Ini Pembelaan Ketua Tim Gubernur

Liputan Harian Berita – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan anggota 73 orang. Ketua TGUPP saat ini, Muhammad Yusuf, menilai hal tersebut tepat karena beban kerja yang akan lebih berat dibanding eranya.

“Anggota saat ini ada 45 untuk di wali kota dan TGUPP provinsi. Kami sudah buatkan aturannya. Menurut kami, yang sekarang dengan kami beban kerja lebih banyak daripada 45 anggota yang dulu,” kata Yusuf dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27-11-2017).

“Percepatan pembangunan ke depan akan diperdalam. Kalau melihat visi-misi Gubernur, Kepulauan Seribu mendapat perhatian. Maka TGUPP akan mengawal pembangunan di Kepulauan Seribu. Yusuf menuturkan Anies ingin timnya lebih banyak berinteraksi dengan warga. Dengan cara tersebut, Pemprov DKI dapat lebih menyerap aspirasi warga.

“Kita bersifat interaktif untuk keinginan masyarakat yang strategis.Yusuf meminta anggaran Rp 28 miliar tetap dipertahankan. Dia percaya Anies akan dapat mengatur timnya dengan baik.”

“APBD saat ini anggaran maksimal. Untuk pelaksanaan anggota tim nanti Gubernur dan Wakil Gubernur bisa mengurangi,” jelasnya.

Pembahasan anggaran masih dilanjutkan pada Selasa (28-11-2017) besok. Badan Anggaran DPRD DKI akan mulai membahas anggaran satu per satu dengan menyamakan persepsi besaran anggaran dengan Pemprov DKI.

Tiket pesawat murah, Surat bupati sampai ke presiden jokowi

Liputan Harian Berita – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengirim surat ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Surat di kirim, tidak tanggung-tanggung tembusan ke Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Surat berisi, permintaan pemimpin perbatasan di tengah negara Asean ini, agar tiket pesawat pulang pergi Natuna – Batam atau Natuna – Tanjungpinang, dibawah Rp800 ribu.

Karena selama ini, tiket pesawat yang hanya satu jam perjalanan dari ke kabupaten dan kota itu, mencapai Rp1,4 juta hingga Rp1,8 juta. Padahal, daerah lain, satu jam perjalanan, dengan pesawat sama, hanya berkisar Rp500 ribu atau Rp700 ribu.

“Saya telah melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan, tembusan ke Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden,” kata Hamid saat mengadakan pertemuan kopi pagi (coffee morning) bersama kepada pewarta Natuna di Rumah Makan Doni Ronaldo, dilansir dari media natindonews.com, Sabtu pagi 18 November 2017. “Semoga surat saya kirim direspon secepatnya.”

Menurut mantan Bupati Natuna 2001 – 2006 itu, dengan harga tiket transportasi udara di bawah Rp800 ribu, adalah harga kewajaran. Sehingga ia optimis, Kementerian Perhubungan, atas instruksi Presiden Jokowi akan segera merealisasikan suratnya.

“Natuna, menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Atas instruksi Presiden Jokowi, kabupaten kepulauan perbatasan ini terus digesa pembangunan pada sektor pariwisata, migas, perikanan, lingkungan hidup dan pertahanan,” terang Hamid. “Mendapat perhatian lima sektor, harusnya tiket pesawat dari ke Natuna, harus murah.”

Sementara, akibat harga tiket pesawat diatas kewajaran, pergerakan pembangunan, khusus dari swasta, nihil investasi. Geliat pariwisata, dengan alam pantai dan laut indah, minim kedatangan wisatawan luar daerah maupun mancanegara. Hamid juga berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Natuna yang hadir dalam kopi pagi bersama, agar mengurangi melakukan perjalanan dinas keluar daerah. “Saya lihat, ada pencairan proyek, pesawat penuh pegawai,” katanya. “Saya tekankan, jangan berangkat keluar daerah, jika tidak kepentingan dinas

Setya Novanto Bikin Gaduh, Jokowi Dan Ruhut Jangan Cuci Tangan

Liputan Harian Berita – Pihak Istana Negara adalah kekuatan yang melakukan intervensi dan memuluskan jalan Setya Novanto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2016. Kemunculan Novanto tidak lepas dari intervensi Istana melalui penciptaan konflik di internal partai berlambang beringin itu. Demikian dikatakan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf.

Ia menjelaskan, politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan (sekarang menjabat Menko Maritim), “bermain” di Munaslub Golkar 2016 untuk memuluskan jalan bagi Setnov. Diduga Luhut bertindak atas arahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, konflik internal Golkar yang berlarut-larut seketika berakhir.

“Jokowi dan Luhut berhasil membuat Setnov bagai kambing yang terikat di pagar Istana, manut dan tidak berdaya. Hasilnya Golkar dibuat berkhianat pada Prabowo Subianto, keluar dari Koalisi Merah Putih. Tak hanya itu, Golkar dipaksa untuk mendukung penista Al Quran, Ahok, di Pilgub DKI Jakarta,” urai Faizal, dalam keterangan tertulis.

Hasil dari itu semua adalah membuat Golkar tersandera dan kian terpuruk, diobrak-abrik oleh pihak Istana dan KPK melalui kasus korupsi Setya Novanto. Menurut Faizal, amat lucu bila partai yang punya segudang pengalaman berpolitik justru merelakan organisasinya dihancurkan tanpa ada perlawanan. Melihat kekacauan akibat ulah Setya Novanto yang terjadi akhir-akhir ini, dia mendesak Presiden Joko Widodo dan Luhut Pandjaitan bertanggung jawab karena mereka terlibat memunculkan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar.

“Jokowi dan Luhut tidak boleh cuci tangan, sebab sejak awal mereka tahu bahwa Setnov terlibat serangkaian kasus korupsi. Dan ihwal itulah yang digunakan sebagai pintu masuk mengobok-obok Golkar,” katanya. Faizal yakin, “kezaliman” tersebut tidak hanya dilakukan penguasa terhadap Partai Golkar, tetapi juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuai nasib serupa. Ia menyarankan dua Parpol itu berani mengambil sikap tegas untuk lepas dari koalisi pendukung pemerintah.

“Termasuk posisi PDIP yang makin cemas dengan pengkhianatan Jokowi dan Luhut kepada Setnov. Politik licik itu bisa jadi menyapa Megawati yang diduga terlibat dalam skanda

Baru menjabat APBD DKI jakarta tekor Rp2,5 Triliun

Liputan Harian Berita – Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI mengusulkan pemotongan penyertaan modal daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah DKI untuk menutup defisit rencana anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Usiulan itu berdasarkan persetujuan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Salahuddin Umno (Anies-Sandi)

“Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta untuk lebih profesional lagi dalam mengembangkan bisnisnya, tidak selalu meminta PMD ke Pemprov DKI,” kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah dalam rapat finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI pada Selasa, 14 November 2017.

Menurut Saefullah, kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa didapat dari pemotongan PMD PT Jakpro sebesar Rp 1,249 triliun. Jakpro sebelumnya mengajukan PMD untuk 2018 sebesar Rp 3,3 triliun. Jakpro juga diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja Rp 650 miliar berikut bunganya.

Ada lima perusahaan daerah yang dipotong PMD-nya menjadi nol, yakni PT Jakarta Tourisindo yang sebelumnya diusulkan mendapat Rp 23 miliar, PD Dharma Jaya Rp 39 miliar, PT Asuransi Bangun Askrida Rp 4,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 125 miliar, dan PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 394 miliar. Dia menerangkan, dengan pemotongan PMD tadi defisit Rp 2,5 triliun ini bakal diatasi. Dalam rapat dengan DPRD itu, dia pun menyampaikan bahwa berdasarkan ringkasan kesepakatan rencananya total APBD 2018 sebesar Rp 77,050 triliun. Namun, DPRD dan pemerintah belum sepakat nilai KUA-PPAS 2018, yakni pendapatan Rp 75,6 triliun dan pembiayaan Rp 78,1 triliun.

Sederet Tokoh Dituding Nikmati Gurihnya Duit e-KTP

Liputan Harian Berita – Dana megaproyek e-KTP berceceran ke mana-mana baik ke pengusaha, jajaran birokrasi, pejabat tinggi hingga para elite politik di DPR. Namun di antara mereka yang menikmati ‘gurihnya’ uang, ada yang sudah mengembalikan. Dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP, selain pengusaha dan birokrasi, tidak sedikit nama anggota DPR periode 2009-2014 disebut menerima uang fee dalam proyek e-KTP. Siapa saja. Sebut saja mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman adalah dua nama sempat duduk di kursi terdakwa.

Dalam surat dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9-3-2017) disebutkan bahwa sekitar Juli hingga Agustus 2010 DPR RI mulai membahas RAPBN Tahun Anggaran 2011. Diantara anggaran yang dibahas salah satunya soal anggaran proyek e-KTP. Disebutkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali bertemu dengan sejumlah anggota DPR. Akhirnya disetujui Anggaran e-KTP nilainya Rp5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR serta keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp2.371.250.000 serta 877.700 dolar AS dan 6.000 dolar Singapura. Sementara itu, Sugiharto mendapat uang 3.473.830 dolar AS.

Sedangkan berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK, Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri, red) sebesar 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta; Yasonna Laoly dituding menerima 84.000 dolar AS; Ganjar Pranowo dituduh kebagian 520.000 dolar AS serta Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR diisukan mendapat 1,047 juta dolar AS. 13 orang memulangkan

Dari mereka yang sempat menikmati dana megaproyek e-KTP tersebut, 13 orang di antaranya memulangkan kembali. Selain Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini, Sekjen Kemendagri dan Dian Hasnah, Karyawan Kemendagri, juga anggota DPR, M. Djafar Hafsah. Kemudian Anang Sugiana Sudiharjo (swasta), Pegawai BPPT Tri Sampurno, Akademisi, Maman Sampurn, Pegawai Kemendagri, Pringgo Hadi Tjahyono, Ketua tim lelang e-KTP, Husni Fahmi, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Drajat Wisnu Wibawa, Abraham Mose (swasta), Agus Iswanto (swasta), Hotma Sitompul (pengacara) dan auditor BPK Mahmud Toha Siregar.